Provinsi Sulawesi Utara · Indonesia
Invest North Sulawesi

Dua Kawasan Ekonomi Khusus, dua mesin pertumbuhan

Sulawesi Utara memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), masing-masing dengan fokus yang berbeda: industri ekspor di Bitung dan pariwisata di Likupang.

0% pajak penghasilan badan selama 10–20 tahun di dua kawasan bebas, untuk investasi mulai Rp 100 miliar Cara kerjanya
Industri · Logistik · Pengolahan ekspor

KEK Bitung

Kawasan Ekonomi Khusus Bitung
534 haLuas kawasan
PP 32/2014Dasar hukum

KEK Bitung adalah KEK industri Sulawesi Utara. Kawasan ini terletak di Selat Lembeh, bersebelahan dengan salah satu pelabuhan laut dalam alami terbaik di Indonesia, dan menghadap jalur pelayaran Pasifik ke Asia Timur. Kawasan ini dirancang untuk pengolahan berorientasi ekspor komoditas unggulan provinsi (tuna dan kelapa) serta untuk farmasi dan logistik.

Pengolahan ikanPengolahan kelapaFarmasi & obat herbalLogistik
Pariwisata · Resor · MICE

KEK Likupang

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang
197.4 haLuas kawasan
PP 84/2019Dasar hukum

KEK Likupang adalah KEK pariwisata provinsi, di ujung utara Semenanjung Minahasa. Kawasan ini memadukan lahan resor tepi pantai dengan akses ke penyelaman ternama, dan berjarak sekitar satu jam dari bandara internasional Manado.

Resor & hotelMICEHiburan & rekreasiWisata bahari & ekowisata

Perbandingan kedua kawasan

KEK BitungKEK Likupang
Fokus kegiatanIndustri · Logistik · Pengolahan eksporPariwisata · Resor · MICE
Luas kawasan534 ha197.4 ha
Dasar hukumPP 32/2014PP 84/2019
LokasiKecamatan Matuari, Kota Bitung, di samping pelabuhan laut dalam BitungLikupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara
Pengembang / operatorPT Membangun Sulut Hebat (perusahaan daerah)PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD), dalam kerja sama patungan dengan pengembang pariwisata milik negara PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (InJourney)
Sektor terkaitPengolahan ikan, Pengolahan kelapa, Farmasi & obat herbal, LogistikResor & hotel, MICE, Hiburan & rekreasi, Wisata bahari & ekowisata

Insentif yang tersedia di zona bebas Indonesia (KEK)

Tax holiday PPh badan

Pengurangan hingga 100% selama 10–20 tahun, bergantung pada besar investasi, untuk kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Tax allowance alternatif

30% dari nilai investasi dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak selama 6 tahun, penyusutan dipercepat, dan kompensasi kerugian hingga 10 tahun.

Fasilitas PPN & impor

PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tidak dipungut atas penyerahan yang memenuhi syarat; bea masuk ditangguhkan atas barang modal dan bahan baku.

Lahan dan perizinan

Perizinan terpadu satu pintu oleh administrator kawasan ekonomi khusus (KEK), hak properti bagi investor asing di dalam kawasan, dan fasilitas keimigrasian bagi tenaga kerja asing.

Dukungan daerah

Layanan terpadu satu pintu provinsi (DPMPTSP Sulut) mendukung perizinan melalui OSS-RBA dan berupaya menyederhanakan prosedur serta memastikan kepastian hukum dan lahan.

Insentif ini bersifat indikatif dan berdasarkan peraturan zona bebas (KEK) nasional (PP 40/2021 dan aturan pelaksanaannya). Konfirmasi kelayakan dengan administrator zona atau kek.go.id. kek.go.id